Solusiterbaik.my.id – Berdasarkan surat Nomor 12/KL-I/YT/X/24 media online Yutelnews telah meminta Klarifikasi Dan Konfirmasi lewat surat terkait Penyaluran Dana Desa (ADD) Lawira II, Kabupaten Nias Utara TA.2019-2023, 19/11/2024.
Seperti diketahui bersama bahwa Peran masyarakat sesuai UUD RI 1945 pasal 28 ayat 2, serta UUD RI No.28 tahun 1999 Tentang Peran serta masyarakat di Negara Republik Indonesia yang lebih di jabarkan sebagai mitra dan peran masyarakat berserikat dan berkumpul yang di atur didalamnya.
Selain itu, UU RI No.14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), serta PP No.43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan Peran serta masyarakat dan pemberian Penghargaan dalam pencegahan Tindak Pidana Korupsi, UU No.6 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Berdasarkan data dan Informasi Penyaluran Dana Desa Lawira II TA 2019 Tahap 1-3 yang dimiliki oleh Redaksi, yakni :
Tahap I Rp.178.252.400 (20.00%), Tahap II Rp.356.504.800 (40.00%), Tahap III Rp.356.504.800)
Jumlah total Rp.891.262.000.
ADD tahun 2020 :
Tahap I Rp. 353.696.000 (40.00%),
Tahap II Rp.353.696.000 (40.00%),
Tahap III Rp.176.848.000 (20.00%)
Jumlah total Rp.884.240.000.
ADD tahun 2021 :
Tahap I Rp.375.302.000,
Tahap II Rp.-
Tahap III Rp.-
Jumlah Total Rp.833.256.000
ADD tahun 2022 :
Tahap I Rp.324.234.000,
Tahap II Rp.0,
Tahap III Rp.271.590.000,
Jumlah Total 930.975.000.
ADD tahun 2023 :
Tahap I Rp.356.423.700,
Tahap II Rp.0-,
Tahap III Rp.0-,
Jumlah Totol Rp.864.079.000.
Korwil Kepulauan Nias Yutelnews com menghubungi Pj.Kades Lawira II di melalui Whatsapp namun tidak ada jawaban yg tepat.
Hasil konfirmasi dengan Camat Lotu Yaaro Nazara tanggal 2 Desember 2024 di Kantor Camat Lotu tentang Anggaran Dana Desa Lawira II, Ujarnya soal Dana Desa Lawira II sudah pernah sampai di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli juga ada LHP dari Inspektur Kab.Nias Utara di sampaikan kepada DPMD Kab.Nias Utara dan Desa tersebut, Namun sampai saat ini saya blum tau perkembangan.
Sejak Kami Layangkan surat Konfirmasi namun sampai saat ini belum di Klarifikasi, diduga Kuat ada hal Korupsi. Diminta pihak berwenang, Dinas Pendidikan, Inspektorat, APH untuk mengusut dan mengaudit ADD tersebut/ Tim
